Pelayanan Kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Penerapan Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jaringan atau jejaring Puskesmas untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan pada setiap fase kehidupan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat. Integrasi Pelayanan Kesehatan primer menitik beratkan pada:

1. Pendekatan Pelayanan Kesehatan melalui sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun warga, serta rukun tetangga; dan
2. Penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) pada tiap desa/kelurahan, serta kunjungan keluarga/kunjungan rumah.
3. Penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif

• Pemetaan fasilitas jejaring: Pustu, Pusling, Poskesdes, Bidan Praktek Mandiri, Klinik, Apotek, dll.
• Identifikasi cakupan wilayah, SDM, sarana prasarana, jenis layanan, dan status legalitas.
• Penyusunan profil jejaring (internal dan eksternal) dalam bentuk matriks atau peta jejaring.

1. Menyusun Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang penetapan jejaring pelayanan.
2. Mencantumkan nama fasilitas, alamat, jenis layanan, dan penanggung jawab.

• Pertemuan lintas sektor dan fasilitas mitra untuk menjelaskan tujuan dan sistem kerja jejaring.
• Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sistem rujukan, pelaporan, dan mekanisme pembinaan.

• Menyusun dan menyebarkan SOP pelayanan di fasilitas jejaring (KIA, TB, gizi, imunisasi, dll).
• Menyepakati alur rujukan & rujuk balik antara Puskesmas dan jejaring.
• Menyusun formulir rujukan, buku register, serta sistem pencatatan & pelaporan terpadu.

• Melakukan kunjungan pembinaan ke fasilitas jejaring minimal 1 kali per triwulan.
• Evaluasi mutu layanan, kompetensi tenaga, kelengkapan alat, serta tata laksana kasus.
• Menyusun laporan hasil supervisi & rencana tindak lanjut.

• Mengirim  bidan desa, petugas pustu, klinik, dll (contoh: imunisasi, tata laksana TB, gizi buruk).
• Orientasi sistem pencatatan pelaporan berbasis digital.

• Menyediakan form dan sistem pelaporan dari jejaring ke Puskesmas induk.
• Integrasi data ke sistem seperti Pcare BPJS, ePPGBM, atau aplikasi Dinkes.
• Verifikasi dan validasi data secara periodik.

• Rapat jejaring rutin (bulanan/triwulan) untuk menyampaikan capaian, masalah, dan tindak lanjut.
• Evaluasi pelaksanaan rujukan, capaian program, dan pelaporan dari jejaring.
• Penilaian kinerja jejaring sebagai dasar pembinaan atau penghargaan.

• Penyediaan form standar, register, alat bantu (timbangan, pengukur tinggi, tensimeter), dll untuk jejaring.
• Distribusi media edukasi, SOP cetak, dan bahan pelaporan ke masing-masing jejaring.

1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Primer
2. Mewujudkan Pemerataan Mutu Pelayanan Kesehatan
3. Mengoptimalkan Fungsi Puskesmas sebagai Koordinator Layanan Primer
4. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pelayanan
5. Meningkatkan Cakupan dan Capaian Program Kesehatan Prioritas
6. Memperkuat Sistem Informasi dan Monitoring Pelayanan

1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan

• Memperluas layanan melalui pustu, pusling, poskesdes, klinik, dan mitra swasta, tanpa membangun fasilitas baru.
• Mengurangi beban kunjungan di Puskesmas induk melalui distribusi layanan ke unit jejaring.

• Memastikan seluruh penduduk di wilayah kerja Puskesmas, termasuk daerah sulit dijangkau, mendapatkan layanan kesehatan dasar yang berkualitas.
• Memberikan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan terjangkau melalui pemanfaatan fasilitas jejaring.

2. Pemerataan Mutu Pelayanan

• Mempermudah transfer pengetahuan, pelatihan, dan supervisi dari pusat ke fasilitas pendukung
• Menstandarkan mutu layanan di semua unit jejaring dan jaringan (pustu, pusling, poskesdes, klinik swasta, dll).
• Menjamin pelayanan yang berkesinambungan (continuity of care) antara fasilitas jejaring dan Puskesmas induk.

3. Efisiensi dan Efektivitas Manajemen
   • Optimalisasi sumber daya yang ada (tenaga, obat, logistik) antar fasilitas dalam jaringan.
   • Menghindari duplikasi layanan dan mengefisiensikan rujukan dan sistem rujuk balik.
   • Memperkuat fungsi koordinasi dan pelaporan antara fasilitas layanan, yang penting untuk pengambilan keputusan Dinas Kesehatan.

4. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan
   • Mempercepat dan menyatukan pelaporan dari jejaring ke Puskesmas induk dan selanjutnya ke Dinas Kesehatan.
   • Meningkatkan kualitas data epidemiologi, cakupan imunisasi, dan data program (KIA, gizi, PTM, dll).
   • Mendukung perencanaan berbasis data dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.

5. Meningkatkan Kepuasan & Kepercayaan Masyarakat
   • Masyarakat dapat menerima layanan yang dekat, cepat, dan terstandar, tanpa harus datang ke Puskesmas pusat.
   • Memberi peran aktif kepada tokoh lokal, kader, dan tenaga kesehatan di komunitas.
   • Meningkatkan citra Puskesmas sebagai pusat pembina layanan primer.

6. Mendukung Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional
   • Mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dengan layanan primer yang merata.
   • Meningkatkan capaian indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan indikator RPJMN.
   • Mendukung integrasi layanan primer sebagai pondasi transformasi sistem kesehatan

Tahun 2023 ke bawah, tidak adanya sistem koordinasi antara puskesmas dengan jejaring puskesmas, semuanya berjalan sesuai kebutuhan masing-masing, Jejaring hanya berfokus pada kualitas pelayanannya saja dan bagaimana meningkatkan pendapatan akibat pelayanan tersebut, sehingga apapun pelayananya hanya terlapor untuk jejaring tersebut.

Sedang pada tingkat Posyandu, masih terfocus pada pelayanan di posyandu masing-masing, seperti posyandu, balita, lansia, remaja, bina remaja, bina balita, posbindu dll. Belum merupakan satu kesatuan siklus hidup, yang semua masyarakat berhak mendapat pelayanan yang sama.

Pada lintas sektoral, tidak pernah adanya singkronisasi data dan rencana tidak lanjut yang dilakukan secara bersama, hanya bersifat Top Down saja.

Pengembangan KANGURU TERJARING, tahun 2024 menjadi kebaharuan dan keunggulan, yaitu

• Setiap jejaring memiliki group Wa dengan puskesmas sehingga memberikan kemudahan berkoordinasi.
• Setiap pelaporan jejaring terkirim ke puskesmas setiap bulannya melalui google drive, sehingga menjadi satu kesatuan laporan utuh kecamatan bunguran timur.
• Setiap kasus penyakit dengan programkan pengobatan oleh pemerintah di puskesmas (TBC, Kusta, HIV) jejaring wajib merujuk ke puskesmas dan khusus TBC, akan ada tim bersama untuk melakukan skrining keluarga dalam pengambilan dahak mantoux test.
• Pada pelayanan puskesmas yang bisa dilakukan oleh jejaring, puskesmas mengirim obat dan bahan (Vitamin A, Vaksinasi, Buku KIA), dan jejaring memberikan laporan kepada puskesmas.
• Terdapat singkronisasi antara Sekolah dan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan (Penjaringan anak sekolah, Aksi bergizi, Pelatihan Dokter Kecil, Pembinaan PKPR, Konselor sebaya, Pemberian obat cacing dan tablet Tambah darah, Penyuluhan Kespro, PHBS, Narkoba) sehingga tidak mengganggu pembelajaran siswa dan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan optimal.
• Memberikan rasa aman kepada sekolah membeli jajanan di sekolah, karena dilaksanakan pemeriksaan berkala oleh Puskesmas Ranai
• Terjalin kerja sama dengan Kimia Farma, dalam pemeriksaan penunjang (Chek Up General) 2 kali dalam 1 tahun kepada masyarakat.
• Terlaksananya pelayanan di posyandu dengan pola siklus hidup, sehingga semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan.
• Terbinanya kader Posyandu dan terjadi peningkatan kapasitas kader melalui Assesmen kader.
• Pada penyakit yang sudah di programkan di Puskesmas (HIV dan TBC), maka Rumah sakit merujuk balik ke Puskesmas untuk pengobatan lanjutan, dan sebalikya puskesmas akan merujuk perkembangan pasien ke Rumah Sakit.
• Sistem rujukan sudah menggunakan elektronik, pasien tidak lagi membawa kertas rujukan ke rumah sakit, melalui aplikasi e-puskesmas dan P-Care.