Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pengaturan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Perkembangan penduduk Kabupaten Natuna dari segi kuantitas memang cukup meningkat bila dilihat dari tingkat perkembangan dari tahun ke tahun, hal ini menyebabkan tingginya kebutuhan akan rumah di Kabupaten Natuna. Keberagaman masyarakat yang menghuni di Kabupaten Natuna dari segi etnis, budaya serta pendapatan, maka pemerintah daerah juga harus memperhatikan kebutuhan hunian untuk Masyarakat.

Masalah perumahan dan kawasan permukiman menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, pemenuhan akan rumah layak dalam lingkungan sehat menjadi kewajiban masyarakat sendiri, dan pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, yang terdiri dari Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki tugas diantaranya :

1. Melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman serta menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman,
2. Melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman..

1. Meningkatkan efektifitas kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
2. Sebagai media dalam penyampaian informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
3. Pengembangan keterlibatan masyarakat dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman

Inovasi sebagai pendekatan baru dalam pengembangan kualitas pelayanan sektor publik dan semakin mendapatkan perhatian bukan hanya oleh para praktisi tetapi juga para akademisi. Berbagai kebijakan dan uji coba terkait dengan inovasi dalam sektor publik sudah mulai dikembangkan, terutama untuk menanggapi dan menjawab keresahan masyarakat terhadap isu pelayanan sektor publik yang cenderung lambat dan kurang responsive.

Inovasi pelayanan sektor publik adalah salah satu jalan atau terobosan untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi pemerintahan dimana karakteristik dari sistem di sektor publik yang kaku harus mampu dicairkan melalui penularan budaya inovasi. Sebuah inovasi harus juga dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pelayanan Inovasi PINPEKASAM merupakan salah satu inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diharapkan dalam prosesnya sekaligus outputnya yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah dapat dijalankan dengan optimal.