Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan PSBB ini membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktifitas seperti sebelum adanya pandemi. Hal ini menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Karena lapangan pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, selain banyaknya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adanya dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat membuat Pemerintah meluncurkan kebijakan kompensasi bantuan sosial kepada masyarakat paling miskin dan rentan miskin. Banyaknya bantuan sosial yang bergulir dari APBN maupun APBD, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penyiapan data membuat penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, mendapatkan bantuan ganda, dan berbagai carut marut permasalahan yang terjadi. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah bagaimana merancang sebuah sistem berbasis data yang akurat dan mutakhir dalam mengelola informasi data terpadu kesejahteraan sosial yang dinamakan SI BAKSO. SI BAKSO merupakan pembaruan sistem informasi digital yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial sejak mengingat banyaknya jenis bantuan sosial dan data dari berbagai sumber. Bantuan sosial bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kepri dan APBD Kabupaten Natuna. Sedangkan data penerima manfaat bersumber dari hasil musyawarah desa / kelurahan, yang mana datanya harus padan dengan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta data dari Kementerian Sosial. Banyaknya sumber data dan banyaknya jenis bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD memicu terjadinya data ganda dan penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, perlu adanya sebuah aplikasi digital yang bisa mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan jenis-jenis bantuan sosial. Sehingga Dinas Sosial melaksanakan rapat internal  terkait evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD serta berbagai permasalahan yang ditemukan di setiap desa / kelurahan, Untuk itu, perlu adanya perbaikan sistem informasi data yang akurat dan terintegrasi. Selanjutnya dilaksanakan koordinasi dengan BP3D, Diskominfo dan BPKPD terkait rencana membangun sistem informasi basis data tersebut. Sehingga Dinas Sosial membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Nomor 36.1 Tahun 2022 tentang Inovasi SI BAKSO.